Wednesday, August 13, 2014

Visi dan Misi

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 dan fungsi KPPN sebagai pemegang Kuasa BUN di daerah, KPPN Bandung I mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :
Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Negara Yang Profesional di Daerah, Transparan, dan Akuntabel untuk Mewujudkan Pelayanan Prima

Misi
:
1.    Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
2.    Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
3.    Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu

Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertekad membentuk suatu kantor pelayanan yang dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, tanpa biaya, dan transparan. Penetapan KPPN Jambi sebagai salah satu KPPN Percontohan pada awal Januari 2009 berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-02/PB/2009 tanggal 6 Januari 2009 adalah implementasi dari kebijakan tersebut yang  prinsipnya ditujukan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pengelolaan keuangan negara.

Sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi adalah Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah melaksanakan fungsi pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran melalui dan dari rekening Kas Negara serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (APBN)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, KPPN  mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, peningkatan kinerja layanan menjadi prioritas, baik dalam segi percepatan penyaluran dana kepada  para stakeholders, maupun penatausahaan penerimaan negara sehingga secara tidak langsung akan membantu kelancaran pemerintah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.